Administrasi Public dapat Berperan Positif dalam Mengawal Proses Demokratisasi

Administrasi public, seperti yang dirumusakan oleh Pfiffner dan Presthus (1967), adalah sebuh disiplin ilmu yang terutama mengkaji cara-cara untuk mengimplementasikan nilai-nilai politik.  Hal tersebut sejalan dengan gagasan awal Woodrow Wilson (1887) yang dianggap sebagai orang yang membidangi lahirnya ilmu administrasi public modern di Amerika Serikat. Ia mengemukakan bahwa disiplin administrsi public merupakan produk perkembangan ilmu politik, namun Wilson mengusulkan danya pemisahan disiplin administrasi dari ilmu politik. Gagasan ini kemudian dikenal sebagai dikotomi politik administrasi. Ilmu aministrasi public, menurut Wilson, berkaitan dengan dua hal utama, yaitu:

What government can properly and successfully do?

How it can do these proper things with the utmost possible efficiency and at the least possible cost either of money or of energy?

Bertolak dari gagasan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa administrasi public dapat berperan positif dalam mengawal proses demokratisasi sampai pada tujuan yang dicita-citakan, karena pada dasarya administrasi public berurusan dengan persoalan bagaimana menentukan todo the right dan to do things right. Dengan kata yang berbeda, adminisytrasi public bukan saja berurusan dengan cara-cara yang efisien untuk melakukan proses demokratisasi itu sendiri, terutma dalam bentuk penyelenggaraan pelayanan public secara efektif sebagai wujud dari penjaminan hak-hak konstitusional seluruh warga negara.

Administrasi negara dapat diartikan sebagai apa yang dilakukan pemerintah atau oleh instansi, mulai dari perencanaan hingga tahap evaluasi, demikian seterunya. Sulit untuk menemukan administrasi negara yang berkualitas di negara-negara berkembang.

Kondisi dalam situasi lain, administrator publik tidak dapat diharapkan menjadi katalisator proses demokratisasi. Di negara Perancis, seperti juga dinegara Maju yang lain, Perencanaan pemerintahan mengambil paham liberalism. Perencanaan tersebut baik menyangkut perencanaan fisik, fungsional maupun komprehensif ada yang dilakuakn pemerintah maupun swasta, kecualai yang menyangkut perencanaan kombinasi umum mengingat budget yang sangat besar maka dilakukan oleh pemerintah. Pemberian pemerintah terkadang bertentangann mengalami hambatan apabila pemberian perintah itu kurang sesuai dengan kepentingan partai yang ada. Partai Politih, konstitusi, lembaga legislatif, politik  berperan penting dalam proses demokrasi.