Jumat, 13 Januari 2012

Kemanakah Pembangunan Pertanian Negeri Ini?


Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang masuk dalm kategori negara agraris. Tanah Indonesia yang subur sangatlah memungkinkan sebagai lahan pertanian. Sehingga banyak penduduk negeri ini yang bermata pencaharian sebagi petani.
Pemerintah melalui kementrian pertaniannya jugta mempunyai target untuk dapat mencapai hasil yangf maksimal di bidang pertanian, yaitu dengan tercapainya ketahanan pangan nasional atau bahkan sampai terwujudnya surplus beras nasional. Cita-cita pemerintah tersebut memang sangatlah wajar  ketika dibandingkan dengan tanah Indonesia yang sangat luas dan subur.
Untuk mewujudkan ketahanan pangan secara nasional, maka diperlukan adanya pembangunan. Pembangunan merupakan hal yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat. Pembangunan ini identik dengan masalah perekonomian yang tidak lepas dari masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan hal yang sangat kompleks dan sulit sekali untuk diukur dan sering terjadi di negara-negara berkembang atau negara Dunia Ketiga (tak terkecuali Indonesia). Indonesia secara ekonomi didominasi oleh sektor pertanian yang identik dengan wilayah pedesaan.
Dalam masalah pembangunan perlu dibuat perbedaan antara pembangunan pertanian dan pembangunan pedesaan. Pembangunan pertanian mencakup semua perubahan dalam produksi pertanian dan pemrosesan produk-produk pertanian, sedangkan pembangunan pedesaan menunjukkan perubahan kondisi sosial dan ekonomi di wilayah pedesaan. Pembangunan pedesaan bertujuan melakukan perbaikan yang berkelanjutan terhadap kondisi kehidupan masyarakat, wanita, pria, dan anak-anak di wilayah pedesaan atas dasar memberikan kebebasan terhadap individu di bidang sosial ekonomi, sementara tetap memperhatikan otonomi budaya; pengelolaan pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sesuai dengan lokalitas dan diversiasi usaha; infrastruktur sosial dan fisik yang efisien; usaha kerajinan dan bisnis produksi perdagangan.
Di Indonesia sebenarnya banyak sekali potensi desa yang bisa menambah pendapatan daerah dan pendapatan negara, tetapi letak pedesaan yang terpencil dan fasilitas distribusi yang tidak lancar menyebabkan pedesaan tidak dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan pendapatan negara dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan nasional. Kondisi masyarakat yang seperti itu, setiap pelaksanaan pembangunan perlu adanya perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ini dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.
 “Perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu : tujuan akhir yang dikehendaki, sasaran-sasaran dan prioritas yang mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan berbagai alternatif), jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut, masalah-masalah yang dihadapi, modal dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya, kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk melaksanakannya, orang, organisasi, atau badan pelaksananya, mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya (dalam Kartasamita, 1997 : 49)”.

Berkaitan dengan perencanaan pembangunan tersebut, pemerintah berusaha mencapai pemerataan pembangunan dengan prioritas pembangunan di pemerintahan terkecil yaitu desa. Dari pemikiran jika pembangunan desa sukses maka akan mendorong pembangunan di tingkat daerah dan pusat berjalan dengan sukses pula. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004, proses perencanaan pembangunan tetap dimulai dari tingkat desa melalui kegiatan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan (Musrenbang Desa/Kelurahan). Musrenbang Desa/Kelurahan, yang pelaksanaannya bisa saja diawali dari penggalian gagasan di tingkat dusun, juga bersifat partisipatif dan melibatkan segenap elemen masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya, hasil Musrenbang Desa/Kelurahan akan menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota  (Musrenbangda Kabupaten/Kota), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi sebagai daerah otonom (Musrenbangda Provinsi), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbang Provinsi), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Pusat (Musrenbangpus).
Upaya-upaya yang dilaksanakan pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan nasional pun sudah dan sedang dilaksanakan. Mulai dari pembuatan industri pupuk, pestisids, pengimporan teknologi pertanian, pembuatan irigasi, sampai pengadaan penyuluhan kepada petani agar para petani dapat meningkatkan hasil produksi pertaniannya. Kemudian dalam perkembangan pertanian di Indonesia, indonesia pernah mengalami surplus beras nasional pada masa pemerintahan presiden Soeharto. Kemudian mengalami pasang surut sampai sekarang ini. Bahkan indonesia sampai mengimpor beras dari luar negeri.
Indonesia juga mempunyai banyak Perguruan Tinggi yang yang ,membuka jurusan bidang pertanian. Dari berbagai Perguruan Tinggi tersebut mungkin sampai sekatrang sudah mencetak ribuan sarjana lulusan pertanian. Diharapkan para sarjana tersebut dapat menyumbangkan pemikiran dan tenaganya untuk mengembangkan pertanian di Indonesia.
Produksi pertanian sebagai salah satu hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, sangatlah berpengaruh kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Apabila rantai kebutuhan yang masuk dalam kategori sangat penting ini tidak dapat terpenuhi maka akan dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu upaya untuk mencapai hasil yang maksimal dalam produksi pertanian. Pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai hasil yang maksimal. Mengingat setiap tahun penanbahan jumlah penduduk semakin meningkat, sedangkan lahan yang digunakan untuk petanian tidaklah semakin meluas, bahkan dapat semakin menyempit dengan adanya penanaman bangunan dilahan pertanian. Pemerintah sebagai pengendali utama pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, termasuk bidang pertanian, harus bisa jeli dan teliti dalam melihat peluang dan tantangan.

PANCASILA YANG TERLUPAKAN



Pendiri negeri ini adalah orang yang kita anggap sebagai pahlawan yang sampai saat ini masih kita kenal, masih kita ingat namanya, masih kita ingat jasa-jasanya, masih menjadi inspirasi bagi banyak orang. Betapa besar jasa-jasa mereka dalam perjuangan mendirikan negeri kita ini. Mereka mengorbankan pemikirannya, mengorbankan hartanya, keluarganya, bahkan jiwa raga mereka korbankan demi kemerdekaan tanah airnya. Namun apa yang terjadi dengan negeri ini sekarang, banyak orang orang yang memilih voting dari pada musyawarah, banyak yang memilih nongkrong dari pada pergi ke Masjid, banyak yang memilih Hak Asasi Manusia dari pada nilai dan norma yang berlaku di negeri ini, banyak orang yang memilih ikut korupsi dari pada membrantas dan menghindari korupsi, banyak orang yang memilih kekerasan untuk mengatatasi permasalahan. Itulah sedikit  gambaran keadaan rakyat negeri ini dijaman yang konon katanya era globalisasi, era dimana kebebasan sangat diperjuangkan dan diagungkan. Itulah faktanya yang banyak kita jumpai di lingkungan sekitar kita. Padahal founding father negeri Indonesia tercinta ini telah susah payah dan berfikir ekstra keras untuk memilih landasan negara, dan akhirnya perjuangan mereka tidak sia-sia sehingga munculah Pancasila sebagai ideologi negeri ini.
1 juni adalah hari dimana sang Pancasila di peringati  hari jadinya. Baahkan banyak variasi kegiatan untuk memperingati hari jadinya Pancasila, dari mulai Upacara bendera, seminar tentang Kenegaraan sampai demonstrasi. Bahkan sampai sekarang Pancasila masih di bacakan pada saat upacara rutin hari senin di setiap sekolah-sekolah dari mulai SD sampai SMA/Sederajat. Itulah nama pancasila yang masih harum namanya sampai saat ini.
Pancasila, dibalik keharuman namanya ternyata sekarang ini masyarakat negeri ini seolah-olah lupa dengan kandungan nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila terus terjadi, dari mulai hal yang kecil sampai hal yang besar, dari mulai masyarakat awam, masyarakat golongan intelektual sampai masyarakat yang dikatakan elit. Sebagai contoh adalah, pemerintah kita lebih mengedepankan ekonomi liberal dari pada dari pada ekonomi yang berazazkan Kekeluargaan, Pemerintah lebih memilih pemilihan umum langsung dari pada Musyawarah mufakat, Pemerintah lebih memilih Demokrasi liberal dari pada Pancasila itu sendiri. Padahal pemerintah sebagai pihak yang sangat penting dalam memperjuangkan Pancasila supaya terus menjadi Ideologi yang dapat bertahan di masa yang akan datang.
 Kita  tau bahwa Pancasila mengajarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi masyarakat negeri ini masih banyak yang enggan pergi ke Masjid untuk melaksanakan ibadah, bahkan terkadang kata-kata “keuangan yang maha kuasa” itu kita dengar dilingkungan sekitar kita. Sila kedua dalam Pancasila adalah Kemanusiaan yang adil dan beradab, tapi kita juga tau bahwa masih ada juga orang yang masuk penjara karena hanya sebatas mengambil beberapa buah kakao, padahal sang koruptor malah enak berkunjung ke luar negeri. Kita juga tau bahwa Pancasila mengajarkan tentang Musyawarah mufakat, tetapi dilingkungan sekitar kita bahkan mahasiswa banyak yang mengedepankan voting dari pada musyawarah mufakat untuk memutuskan suatu persoalan bersama.
Betapa jauhnya kehidupan masyarakat negeri ini dengan nilai-nilai yang ada pada Pancasila. Lalu mau dikemanakan Pancasila sebagai landasan negara. Siapa lagi yang mau mempraktekkan nilai-nilai Pancasila kalau bukan masyarakat Indonesia sendiri. Marilah kita kembali ke Pancasila yang mana nilai-nilainya merupakan inti sari yang diambil dari negara ini.

Administrasi Negara Tahun 1980-an


Dari H.G Frederickson
Permasalahan yang dihadapi administrasi negara baru ini dapat disimpulkan menjadi dua pertanyaan yang sangat umum. Pertama, akan seperti apakah administrasi negara dalam dasawarsa mendatang dan generasi mendatang? Kedua, harus seperti  apakah administrasi negara dalam dasawarsa mendatang dan dalam generasi mendatang? Tapi pertanayaan tersebut seolah  tumpang tindih sehingga  dapat disederhanakan menjadi Administrasi negara macam apa yang  akan kita ciptakan untuk diri kita dalam dasawarsa mendatan g dan dalam generasi mendatang?
William G. Scott dan David K. Hart menyatakan dalam Organizational Amerika bahwa kehidupan kita dikelilingi oleh mesin-mesin teknis manusiawi raksasa yang kita sebut dengan organisasi yang diharapkan tanggap terhadap isyu-isyu dan problem-problem tahun 1980-an. Untuk menghadapi isyu-isyu ini, kita harus mengakui bahwa organisasi-organisasi secara fundamental berfungsi dalam dunia nilai. Nilai-nilai administrasi negara tradisional seperti efisien,efektif telah membantu kita dalam produksi. Yang perlu ditekankan adalah nilai efektif dan rasional agar pembuatan keputusan bisa menjadi produktif. 
Konteks normatif fungsi  organisasi-organisasi publik yaitu: pertama, tanggungjawab terakhir pejabat-pejabat terpilih untuk membuat pilihan-pilihan publik; kedua, otoritas konstitusional dari pengadilan untuk menjadi penafsir hukum yang tertinggi; ketiga, keabsahan semua kelompok yang kepentingannya dirundingkan melalui proses kebijakan publik; keempat, hak dan martabat iwarga negara diakui; kelima, keterikatan ekonomi yang menunjang kemakmuran dan kesejahteraan umum.
Agar efektif maka organisasi publik perlu benar-benar tanggap terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang cepat. Pemimpin pemimpin  berkualitas tinggi harus memprediksi tentang perubahan  yang akan terjadiuntuk memanfaatkannya. Untuk menjadi pemimpin yang berkualitas maka pemimpin memerlukan teknologi modern dan terutama teknologi komunikasi. Akan tetapi jangan sampai menjadi tawanan komputer, telpon dan televisi.
Asministrasi negara yang efektif akan terus menjadi ‘kalkulator rasional’ dari cara alternatif untuk menjcapai tujuan publik. Administrator yang baik  mengetahui kuncinya, yaitu mengetahui apa yang harus dilakukan dan berapa banyak harus dilakukan.
Bagi beberapa orang, potret administrasi negara moderen ini mengkhawatirkan. Memang Victor Thompson telah menyatakan bahwa mereka yang berhubungan dengan administrasi negara baru sibuk dengan suatu ‘usaha yang kurang ajar untuk mencuri kedaulatan rakyat’. Dia membayangkan suatu dunia politik, ekonomi, dan sosial dimana administrator-administrator negara beroperasi sebagai fungsionaris-fungsionaris yang bebas nilai dalam menjalankan mandat-mandat eksekutif dan legislatif. Omong kosong. Administrator negara tidak, merupakan robot-robot ‘netral’ yang melaksanakan suatu kebijakan publik yang mereka tidak ikut dalam pembuatannya. Maka sesuangguhnya administrasi negara baru adalah sebaliknya yaitu orang-orang yang bukan hanya menjadi wasit tetapi harus menjadi pemain yang ahli dalam melakukan kehendak publik. Sebagai contoh adalah bahwa penilik pendidikan bukanlah orang-orang yang netral, tapi harus orang-orang yang ahli dalam urusan pendidikan.
Individu dan Organisasi
Isyu besar selanjutnya adalah  keluhuran, harga diri, dan arti penting individu yang bekerja di dalam organisasi maupun individu yang  kebutuhan-kebutuhannya dipenuhi oleh organisasi itu. Sesudah melakukan analisis brilyan tentang kondisi organisasi Amerika, Scott dan Hart menyimpulkan apa yang mereka sebut dengan Kemungkinan Masa Depan (Pobable Future),  yang ciri utamanya adalah kecenderungan meuju Amerika yang totaliter. Mereka membuktikan bahwa organisasi medern adalah ciri utama dari totaliterisme karena ia merupakan cara utama untuk pengendalian. Mereka kemudian memperlihatkan bahwa satu-satunya kenapa pengalihan totaliter belum rampung adalah karena ada sisa keterikatan nilai individual masa lalu yang telah menghambat sempurnanya penguasaan oleh organisasi modern. Desakan untuk memberantas nilai individualisme yang tertinggal menggerakkan Amerika menuju ujung suatu revolusi modern.  Kemudian Scott dan Hart menyimpulkan bahwa pembaharuan tidak akan datang dari orang-orang yang penting karena tak sesuai dengan kepentingan mereka menjadi pencetus pembaharuan. Scoot dan Hart juga mengesampingkan orang-orang yang tidak penting (tidak pu nya kekuasaan), karena mereka banyak mendapat keuntungan sebagai pekerja dalam organisasi modern karena mereka terus naik pangkat. Scott dan Hart akhirnya menyimpulkan bahwa kepraktisan pembaharuan dilakukan oleh orang-orang profesional. Untuk mencapai hal ini maka profesional pertama harus mengakui bahwa mereka tidak akan pernah menjadi orang-orang penting, namun mungkin akan senantiasa menjadi spesialis yang relatif stabil, para profesional harus menjadi filsuf, dan ini adalah peran yang belum mereka kuasai. Para profesional harus mempelajari ketrampilan mengamati batas-batas organisasi dan menilai cakrawala politik, ekonomi dan sosial supaya bisa bekerja secara kolektif untuk menjaga organisasi agar tidak statis dan punya daya tanggap. Orang-orang profesional harus mengetahui suatu organisasi tentang manajemen proyek yang dicanangkan untuk menyelenggarakan kegiatan khusus guna memenuhi kebutuhan warga negara individual yang mungkin dalam proses perubahan.
            Analisa Victor Thompson yang baru tentang organisasi menitik beratkan pada peranan dan fungsinya.dia dengan tepat mengamati bahwa organisasi yang berskala besar membawa efek dehumanisasi terhadap individu-individu yang bekerja untuk  oraganisasi dan dilayani oleh organisai tersebut. Masalahnya, dalam pandangan Thompson dalah kegagalan untuk menanggapi individu secara kasih sayang. Sebenarnya realitasnya adalah tidak seperti yang nampak. Kenyataannya kebanyakan orang tidaklah menderita secara berlebihan dari tindakan organisasi-organisasi birokrasi modern yang besar. Thompson tetap punya harapan untuk memperoleh suatu kombinasi alami antara individu dan organisasi. Thompson telah keliru dalam mengibaratkan organisasi dengan manusia.
            Tidak disangsikan, salah satu yang mnjadi isyu besar tahun 1980-an adalah masalah produktivitas. Semua bukti menunjukkan bahwa perbandingan barang dan jasa yang dihasilkan dengan tenaga kerja yang dipakai sedang merosot. Disini ada dalam batas, tidak ada pertumbuhan, dan lingkungan organisasi terlihat suatu sikap umum mengurangi pengeluaran biaya pelayanan pemerintahan. Warga negara tidak bisa mengharapkan peningkatan pelayanan publik, disatu sisi juga karyawan-karyawan publik tidak dapat beranggapan bahwa oraganisasi pemerintahan berjalan untuk memberikan perawatan dan makanan bagi mereka.
            Masalah produktivitas, berpasangan dengan masalah pengurangan pendapatan dan pengurangan pengeluaran, yang dapat mengurangi kemungkinan keadilan sosial.  Kita sedang memasuki suatu era dimana pejabat-pejabat publik berkepentingan sekali mengenali hak-hak warga negara individual untuk menerima bagian pelayanan masyarakat yang adil.

REKONSTRUKSI MORAL MASYARAKAT GUNA MEMINIMALISIR PENYALAHGUNAAN INTERNET

REKONSTRUKSI MORAL MASYARAKAT GUNA MEMINIMALISIR PENYALAHGUNAAN INTERNET Reformasi yang telah digulirkan pada dua belas tahun yang telah lalu,  membuktikan bahwa telah terjadi banyak perubahan diberbagai bidang kehidupan dinegara ini.  Hal tersebut dapat kita lihat di berbagai aspek dalam sistem politik, sistem pemerintahan yang diterapkan di negeri ini maupun perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sebagai alat pencarian pengetahuan. Pada saat ini istilah Internet merupakan kata yang sering digunakan dalam ruang Penyebaran informasi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Konsep ini memandang bahwa informasi tidak hanya dapat diakses melalui media cetak, melainkan dapat diakses melalui media elektronik. Bahkan penyebaran informasi dengan internet sekarang sudah menjadi bagian yang sangat penting dalam penyebaran arus informasi. Perkembangan teknologi informasi di era global ini pada dasarnya dapat dinilai cukup positif karena dapat bermanfaat karena dapat membangun opini publik yang positif dan memperluas jaringan. Disamping itu internet sebagai salah satu teknologi juga dapat menjadi hiburan yang bermanfaat. Namun demikian hal yang tak terhindarkan adalah pengaruh pada  life style moral pada para penggunanya.  Untuk mewujudkan penggunaan internet yang sesuai dengan tuntutan nilai dan norma yang berkembangkan di masyarakat kita ternyata tidak semudah membalikkan telapak tangan, banyak kendala yang dihadapi untuk mewujudkannya. Masalah yang menjadi kendala dalam upaya mewujudkan good to use internet adalah dari pihak pemerintah dan pihak masyarakat. Penyelenggara pemerintahan khususnya bidang informasi dan komunikasi  kurang handal dalam mengatur dan meminimalisir penyalahgunaan internet. Walaupun berbagai peraturan dan sanksi sudah dibuat, ternyata sampai saat ini penyalahgunaan internet masih banyak dijumpai dan diberitakan Di berbagai media di negeri ini, diantaranya adalah (penipuan melalui facebook, pornografi lewat internet, penculikan berawal dari internet, dan segudang permasalahan yang sekarang masih berkembang dan perlu mendapat penyelesaian) Pihak masyarakat pun masih banyak yang belum mengetahui apa itu good to use internet, karena memang pada kenyataannya bahwa penduduk Indonesia masih banyak yang tingkat pendidikannya rendah dan tingkat kedewasaan untuk berfikir cerdas masih kurang sehingga perlu adanya berbagai solusi untuk menjadikan pengguna internet dapat menggunakan internet dengan baik (good to use internet) yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di negeri ini. Untuk mewujudkan good to use internete tersebut, maka perlu adanya peningkatan kualitas moral masyarakat. Masyarakat harus membangun kembali moral yang telah terinfeksi globalisasi melalui internet dengan berbagai pendidikan moral. Pendidikan moral ini dapat dilakukan dengan pendekatan Agama dan kearifan  budaya lokal.