Jumat, 13 Januari 2012

Kemanakah Pembangunan Pertanian Negeri Ini?


Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang masuk dalm kategori negara agraris. Tanah Indonesia yang subur sangatlah memungkinkan sebagai lahan pertanian. Sehingga banyak penduduk negeri ini yang bermata pencaharian sebagi petani.
Pemerintah melalui kementrian pertaniannya jugta mempunyai target untuk dapat mencapai hasil yangf maksimal di bidang pertanian, yaitu dengan tercapainya ketahanan pangan nasional atau bahkan sampai terwujudnya surplus beras nasional. Cita-cita pemerintah tersebut memang sangatlah wajar  ketika dibandingkan dengan tanah Indonesia yang sangat luas dan subur.
Untuk mewujudkan ketahanan pangan secara nasional, maka diperlukan adanya pembangunan. Pembangunan merupakan hal yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam mewujudkan kemakmuran masyarakat. Pembangunan ini identik dengan masalah perekonomian yang tidak lepas dari masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan hal yang sangat kompleks dan sulit sekali untuk diukur dan sering terjadi di negara-negara berkembang atau negara Dunia Ketiga (tak terkecuali Indonesia). Indonesia secara ekonomi didominasi oleh sektor pertanian yang identik dengan wilayah pedesaan.
Dalam masalah pembangunan perlu dibuat perbedaan antara pembangunan pertanian dan pembangunan pedesaan. Pembangunan pertanian mencakup semua perubahan dalam produksi pertanian dan pemrosesan produk-produk pertanian, sedangkan pembangunan pedesaan menunjukkan perubahan kondisi sosial dan ekonomi di wilayah pedesaan. Pembangunan pedesaan bertujuan melakukan perbaikan yang berkelanjutan terhadap kondisi kehidupan masyarakat, wanita, pria, dan anak-anak di wilayah pedesaan atas dasar memberikan kebebasan terhadap individu di bidang sosial ekonomi, sementara tetap memperhatikan otonomi budaya; pengelolaan pertanian, kehutanan, dan perikanan yang sesuai dengan lokalitas dan diversiasi usaha; infrastruktur sosial dan fisik yang efisien; usaha kerajinan dan bisnis produksi perdagangan.
Di Indonesia sebenarnya banyak sekali potensi desa yang bisa menambah pendapatan daerah dan pendapatan negara, tetapi letak pedesaan yang terpencil dan fasilitas distribusi yang tidak lancar menyebabkan pedesaan tidak dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dan pendapatan negara dalam rangka mensukseskan pelaksanaan pembangunan nasional. Kondisi masyarakat yang seperti itu, setiap pelaksanaan pembangunan perlu adanya perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ini dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.
 “Perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu : tujuan akhir yang dikehendaki, sasaran-sasaran dan prioritas yang mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan berbagai alternatif), jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut, masalah-masalah yang dihadapi, modal dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya, kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk melaksanakannya, orang, organisasi, atau badan pelaksananya, mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya (dalam Kartasamita, 1997 : 49)”.

Berkaitan dengan perencanaan pembangunan tersebut, pemerintah berusaha mencapai pemerataan pembangunan dengan prioritas pembangunan di pemerintahan terkecil yaitu desa. Dari pemikiran jika pembangunan desa sukses maka akan mendorong pembangunan di tingkat daerah dan pusat berjalan dengan sukses pula. Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004, proses perencanaan pembangunan tetap dimulai dari tingkat desa melalui kegiatan yang disebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Desa/Kelurahan (Musrenbang Desa/Kelurahan). Musrenbang Desa/Kelurahan, yang pelaksanaannya bisa saja diawali dari penggalian gagasan di tingkat dusun, juga bersifat partisipatif dan melibatkan segenap elemen masyarakat desa/kelurahan. Selanjutnya, hasil Musrenbang Desa/Kelurahan akan menjadi bahan penyusunan rencana pembangunan pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kecamatan (Musrenbang Kecamatan), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota  (Musrenbangda Kabupaten/Kota), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi sebagai daerah otonom (Musrenbangda Provinsi), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi (Musrenbang Provinsi), dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Pusat (Musrenbangpus).
Upaya-upaya yang dilaksanakan pemerintah untuk menciptakan ketahanan pangan nasional pun sudah dan sedang dilaksanakan. Mulai dari pembuatan industri pupuk, pestisids, pengimporan teknologi pertanian, pembuatan irigasi, sampai pengadaan penyuluhan kepada petani agar para petani dapat meningkatkan hasil produksi pertaniannya. Kemudian dalam perkembangan pertanian di Indonesia, indonesia pernah mengalami surplus beras nasional pada masa pemerintahan presiden Soeharto. Kemudian mengalami pasang surut sampai sekarang ini. Bahkan indonesia sampai mengimpor beras dari luar negeri.
Indonesia juga mempunyai banyak Perguruan Tinggi yang yang ,membuka jurusan bidang pertanian. Dari berbagai Perguruan Tinggi tersebut mungkin sampai sekatrang sudah mencetak ribuan sarjana lulusan pertanian. Diharapkan para sarjana tersebut dapat menyumbangkan pemikiran dan tenaganya untuk mengembangkan pertanian di Indonesia.
Produksi pertanian sebagai salah satu hal yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia, sangatlah berpengaruh kebutuhan hidup manusia itu sendiri. Apabila rantai kebutuhan yang masuk dalam kategori sangat penting ini tidak dapat terpenuhi maka akan dapat mengganggu kelangsungan hidup manusia. Oleh karena itu upaya untuk mencapai hasil yang maksimal dalam produksi pertanian. Pemerintah harus berusaha semaksimal mungkin untuk dapat mencapai hasil yang maksimal. Mengingat setiap tahun penanbahan jumlah penduduk semakin meningkat, sedangkan lahan yang digunakan untuk petanian tidaklah semakin meluas, bahkan dapat semakin menyempit dengan adanya penanaman bangunan dilahan pertanian. Pemerintah sebagai pengendali utama pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, termasuk bidang pertanian, harus bisa jeli dan teliti dalam melihat peluang dan tantangan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar